SIBIMA Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017
By Admin
nusakini.com--Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA yang merupakan inovasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetensi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Tahun 2017 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Selanjutnya SIBIMA yang merupakan sistem pelatihan jarak jauh / distance learning keahlian bidang konstruksi sedang mengikuti tahapan penilaian untuk masuk dalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik.
“SIBIMA merupakan sistem pembelajaran mandiri bagi masyarakat jasa konstruksi yang inklusif berbasis teknologi. Mudah, murah, cepat dan berkualitas dengan kapasitas pembelajaran mencapai 30.000 peserta per tahun. Sementara bila dibandingkan dengan pelatihan konvensional di kelas hanya dapat menampung sekitar 30 peserta atau dalam satu tahun hanya 6.000-8.000 peserta,” kata Anita Firmanti usai memberikan paparan terkait SIBIMA dihadapan Tim Juri yang diketuai oleh mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) J.B. Kristiadi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/4). Turut mendampingi Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Panani Kesai dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaya.
Sekjen PUPR Anita Firmanti mengatakan bahwa saat ini terdapat 7,7 juta orang tenaga kerja konstruksi. Dari jumlah tersebut, 4,6 juta orang atau 60 persennya merupakan tukang (unskilled labour), sisanya 3,1 juta orang merupakan tenaga kerja ahli dan terampil. Dari 3,1 juta orang tersebut, target pemerintah memberikan pelatihan sebanyak 750.000 orang untuk periode 2015-2019 sementara sebagian besar lainnya dilakukan oleh swasta, asosiasi profesi, dan lainnya.
Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan memberikan pelatihan kepada 150.000 orang, namun kemampuan Kementerian PUPR hanya sekitar 30.000-40.000 orang, sehingga masih ada kekurangan 110.000 orang. SIBIMA menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan pemenuhan tenaga ahli bersertifikat tersebut melalui replikasi model SIBIMA oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan swasta sesuai dengan UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kementerian PUPR memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk keberlanjutan dan replikasi metode SIBIMA, tidak hanya untuk memenuhi target kuantitatif yang menjadi target pemerintah, tetapi juga kualitas lulusan pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
Dengan kehadiran SIBIMA yang dapat diakses melalui pjjak.net sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terus berkurang dari RP4,8 – 11,6 juta per orang, kini hanya 150-500 ribu per orang. Untuk meningkatkan pelayanannya, layanan publik SIBIMA akan diintegrasikan dalam website Kementerian PUPR yakni www.pu.go.id.
Tahun 2016, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR terus meningkatkan luas cakupan pelayanan SIBIMA dengan melakukan pelatihan di 7 balainya untuk selanjutnya dapat dilakukan replikasi oleh pemerintah daerah.
SIBIMA adalah sistem pertama layanan pelatihan jarak jauh bidang konstruksi yang ada di Indonesia, bersifat iklusif dan tidak berbayar bagi masyarakat. Menyediakan spesifikasi teknis dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesis (SKKNI) bidang PUPR terlengkap dengan materi pelatihan sesuai dengan SKKNI dan kurikulum pelatihan yang berlaku, serta layanan terbatas untuk tanya jawab sebagai pendampingan pelatihan bagi 17 jenis pelatihan yang tersedia dalam aplikasi sosial grup (whatsapp). Jenis pelatihan dimaksud diantaranya ahli perencana teknis jembatan, ahli pengawas konstruksi bangunan gedung, ahli pelaksana geoteknik, ahli muda K3 konstruksi, dan ahli perencana tata ruang wilayah.
“Kami yakin inovasi yang kami kembangkan ini bermanfaat bagi masyarakat secara luas, mendorong Indonesia lebih baik dan lebih cepat. Semakin banyak tenaga bersertifikat, tentu makin banyak yang memiliki kemampuan baik sehingga hasil pekerjaannya yang berkualitas bisa dirasakan oleh masyarakat,”tutup Anita Firmanti. (p/ab)